MIMIKA – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika, menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Desa (P3PD). Pada Rabu (1/11/2023).
Pelatihan ini bertempat di Ball Room Hotel Horison Diana Jalan Budi Utomo, Hotel Swiss Bellin Jalan cenderawasih dan Hotel Horison Ultima Jalan Hassanudin, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Kegiatan yang berlangsung dari Tanggal 31 Oktober hingga 3 November 2023 itu, dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang hukum, Politik dan Pemerintahan, Setda Mimika, Septinus Timang.
Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Dra. Nana Wahyudi, M.AP menjelaskan bahwa kegiatan P3PD itu merupakan hasil kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia
“Kegiatan di Kabupaten Mimika ini adalah hasil kerjasama dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia. Ini dibiayai oleh Bank Dunia melalui program P3PD,” Kata Nan
Nana menerarangkan, program tersebut diperuntukkan bagi Empat Kabupaten di Provinsi Papua sebelum pemekaran, berdasarkan penilaian yang dilakuakan oleh Bank Dunia. Ke Empat Kabupaten itu yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.
“Untuk Program (P3PD) di Provinsi Papua, ini sudah berlangsung di Provinsi, di Abepura dan di Jayapura. Untuk Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke,” Lanjut Nana
Untuk kabupaten Mimika Pelatihan Angkatan I, diikuti oleh 201 Peserta dari target 134 Kampung dari 8 Distrik. Sedangkan untuk target keseluruhan peserta sebanyak 523 peserta.
“Peserta terdiri dari Kepala Kampung, Ketua Bamuskam, Ketua PKK-nya, lalu Perangkat kampungnya, Sekretarisnya serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung atau Lembaga Adat kita juga undang. Untuk Angkatan I ini bertempat di 3 Hotel,” Jelas Nana
Pelatihan ini secara substansi ada lima tematik yang disampaikan oleh Pelatih dan Narasumber. Tematik untuk Bamuskam, Tematik Kerjasama Kampung, Tematik Posyandu, Tematik Pendapatan Asli Desa atau Kampung.
“Bagaimana tata kelola kampung, Perencanaan kampung, Pengelolaan keuangan kampung dan Penyusunan Ranperkam (Rancangan Peraturan Kampung), Nah, ini semua bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat kampung di seluruh Indonesia di 33 Provinsi,” Jelas Nana
Khusus untuk Papua, Nana menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Kompetensi Aparatur Kampung dan meningkatnya Kualitas Belanja Kampung.
“Belanja ini dalam arti bahwa pemerintah kampung bisa merencanakan program pembangunannya, khususnya yang didanai oleh dana desa (kampung) dan alokasi dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika,” Ungkap Nana
Selain itu, Staf Ahli Bidang hukum, Politik dan Pemerintahan, Setda Mimika, Septinus Timang mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Kami dari Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Bina Pemerintahan Desa di Kemendagri dan teman-teman dari RMC Provinsi Papua termasuk pendamping dari DPMK yang akan mendamping masyarakat kita yang nanti pelatihan,” Imbuh Septinus
Septinus menekankan bahwa kegiatan pelatihan itu sangat penting, karena menurutnya kapasitas aparatur kampung sampai saat ini masih minim. Sehingga ia berharap, dengan pelatihan tersebut minimal terjadi transfer pengetahuan dari narasumber kepada aparatur kampung.
“Agar dari diskusi kita sebentar ini, mereka (Aparatur kampung) bisa dapat ilmu untuk mereka aplikasikan di Kampung,” Lanjut Septinu
Ia juga berharap, kegiatan tersebut dapat berkelanjutan. Sehingga dapat mengasah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kampung-kampung.
“Mungkin Bank Dunia punya metode sendiri terkait dengan kampung prioritas yang ditunjuk sehingga mereka masih fokus untuk kampung yang ada didalam kota termasuk tembagapura,” Ungkap Septinus
Septinus menghimbau, kampung-kampung yang belum masuk penunjukan Bank Dunia sebagai peserta untuk mengikuti pelatihan ini, tidak berkecil hati.
“Teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu itu bisa berbagi kepada teman-teman di kampung lain. Sehingga pelayanan publik termasuk tata kelola pemerintahan dan apapun yang berkaitan dengan dana desa itu bisa dipergunakan dengan baik,” Harap Septinus
Ia menyebutkan juga bahwa selama ini proses musrembang kampung tidak berjalan dengan baik, menurutnya proses perencanaan yang dibuat oleh Kampung itu berdasarkan keinginan bukan kebutuhan yang ada dimasyarakat.
“Dengan pelatihan ini, mereka bisa diasah bagaimana mendapat pengetahuan yang baik dari teman-teman rasumber, sehingga hal itu bisa diaplikasikan di masyarakat,” Tetup Septinus
Diketahui, Sebanyak 322 peserta dari 10 Distrik lainnya di Kabupaten Mimika akan mengikuti Pelatihan pada angkatan II di tahun 2024.
