MIMIKA – Dalam rangka menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mimika untuk tahun 2024-2049, Dinas P3AP2KB Mimika yang mendapat mandat untuk penyusunan dokumen GDPK bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan Universitas Cendrawasih menggelar Workshop Identifikasi Indikator Pengembangan GDPK.
Workshop dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Jalan Hasanuddin, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pada Senin (15/7/2024).
Asisten I Setda Kabupaten Mimika, Robert Kambu, SE menyampaikan bahwa sebuah kebanggaan bagi kita semua karena Kabupaten Mimika menjadi kabupaten pertama dan menjadi contoh di Provinsi Papua Tengah yang melakukan penyusunan dokumen GDPK.
“Hal ini kita jalani sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan, dan respon terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor.470/1589/BANGDA tanggal 7 Maret 2022 tentang Evaluasi GDPK di daerah bahwa bagi provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menyusun dokumen GDPK,” Ujar Robert.
Tujuan dari penyusunan dokumen GDPK adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera dimana penduduk yang kuantitasnya seimbang dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya manusia berkualitas yang dituangkan dalam kebijakan agar arah pembangunan menjadi jelas, responsive, terukur dan berkelanjutan.
Pada kesempatan ini Robert juga menyampaikan terima kasih kepada tim Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih sebagai mitra dalam kerjasama mendukung pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan ini.
Kepala Pusat Studi Kependudukan Universitas Cendrawasih, John Rahail menyampaikan bahwa GDPK yang akan disusun ini terdapat lima (5) pilar penting yakni pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pembangunan basis data kependudukan.
“Sebenarnya indikator GDPK secara nasional itu ada, tetapi kita mencoba untuk bagaimana indikator itu disesuaikan juga dengan situasi kondisi objektif sosial, ekonomi, budaya dan apalagi Mimika ini kan secara geografis itu kan berbeda, ada daerah pantai, daerah daratan dan daerah dataran tinggi, sehingga betul-betul indikator ini kalau kemudian nanti dia dikembangkan menjadi program untuk mencapai pemenuhan indikator-indikator perencanaan pembangunan, itu bisa sesuai dengan situasi lokal. Nah itu yang kemudian kami ingin diskusikan di dalam workshop ini,” Ujar John
John menambahkan bahwa ada tim yang turun ke 3 distrik yaitu Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Barat dan Distrik Tembagapura sebagai sampel untuk Kabupaten Mimika untuk menyesuaikan dengan data sekunder yang dipakai untuk diskusi dalam workshop.
“Ketika dokumen GDPK telah disusun, dokumen ini akan memperkuat, mempertajam indikator-indikator rencana pembangunan daerah, RPJMD dan juga dokumen pada perangkat daerah misalnya RENSTRA dan sebagainya.” Pungkas John
