Pemkab Mimika Gelar Kick Off Meeting, Bahas RKPD 2026

Suasana saat Pj Sekda Mimika tengah menyampaikan sambutannya. Foto: Theresia/BRP
Suasana saat Pj Sekda Mimika tengah menyampaikan sambutannya. Foto: Theresia/BRP

MIMIKA – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Kick Off Meeting bersama Pimpinan OPD, Direktur BLUD, dan Kasubag Program.

Meeting tersebut digelar di Ruang Rapat Bappeda, Jalan Cendrawasih SP II, Kabupaten Mimika. Pada Kamis (16/1/2025).

Adapun Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan panduan dan timeline bagi seluruh stakeholder pembangunan kabupaten Mimika, dan merupakan awal bagi rangkaian kegiatan pembangunan perencanaan tahun 2026.

Penyusunan RKPD ini bertujuan bertujuan untuk merumuskan serta merencanakan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

“Khusus internal pemerintah, perlu pernyataan proses dan perspektif dalam menyusun dokumen perjalanan yang akan dilakukan tahun 2026. Sehingga semua pihak memahami tahapan alur dan mekanisme yang diperlukan,” Ujar Petrus.

Bacaan Lainnya

Petrus menambahkan, dalam upaya mencapai target pembangunannya, Perencanaan Kabupaten Mimika harus mampu mengintegrasikan indikator utama pembangunan serta 8 visi yang disebut Asta Cipta Presiden dalam dokumen resmi 2022-2029 dengan sinkronisasi rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Mimika tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan.

“Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Mimika tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029, yang akan ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik,” Jelas Petrus.

Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling  menyebutkan bahwa di tahun 2026, Pemkab Mimika memiliki 15 poin isu strategis yang menjadi prioritas RKPD 2026.

Ia menyebutkan beberapa poin tersebut diantaranya prioritas Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, lingkungan, kemiskinan, pengangguran,  penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dan di dalam RKPD sudah mencakup tugas pokok dan fungsi  teknis masing-masing OPD.

“Arahan kita (untuk RKPD 2026), tetap memprioritaskan untuk penurunan kemiskinan ekstrim, inflasi, stunting dan pemenuhan SPM,” Ujar Yohana.

SPM kabupaten Mimika, kata Yohana telah mencapai angka 95 persen di tahun 2024, yang mana tertinggi di Papua. Hal ini pun menurutnya menjadi pemacu bagi Pemkab Mimika agar terus bersinergi melakukan perencanaan, kemudian untuk selalu mengawal untuk dievaluasi supaya apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

“Saya ingatkan itu jadwal perencanaan kita kan kalendernya sudah ada, bukan hanya perencana yang bekerja, tapi seluruh OPD, bahkan masyarakat, wakil rakyat, nanti juga ada Musrembang kampung, Musrembang distrik dan Musrembang kabupaten untuk menerima aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik.”  Tutup Yohana.